APBD 2002 Bojonegoro Belum Peduli PT

Oleh: MOCH. SUBERI

SETIAP warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak (common consumption), termasuk pendidikan tinggi (PT). Namun, untuk memperoleh PT itu dibutuhkan biaya yang harus dibayar. Sehingga, banyak orang yang dengan mudah ditolak keinginannya untuk menikmati PT karena tidak mampu membayarnya. Berdasarkan karakteristik ini, maka PT dapat dikategorikan sebagai barang publik.

Penyediaan PT dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Penyediaan oleh pihak swasta berarti memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta memberikan pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi birokrasi publik. PT di Bojonegoro disediakan oleh pihak swasta. Meskipun demikian, pihak pemerintah kabupaten (pemkab) seharusnya peduli adanya PT di daerah. Sebab, bagaimanapun, PT di daerah merupakan aset bagi daerah tersebut.
***
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah - diantaranya - mempunyai tujuan pokok untuk menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel), dan pasti.

Belanja pembangunan APBD Bojonegoro tahun 2002 pada pos atau pasal 2P.0.11.2 Program Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi yang terdiri atas 18 proyek senilai Rp. 1.924.200.000,- ternyata tidak ada satupun proyek yang mengarah pada PT. Mekanisme pembahasan di Panggar (Panitia Anggaran) DPRD, menurut salah satu anggota dewan dari komisi C, telah dibahas dan diusulkan kepada eksekutif untuk memperhatikan PT di Bojonegoro. Namun, yang terjadi pada APBD 2002 sama sekali belum tampak kepeduliannya terhadap PT.

Dengan adanya otda (otonomi daerah), sebenarnya melalui APBD amat memungkinkan bagi pemkab untuk lebih peduli dan berbuat banyak pada PT yang ada di daerah, bahkan ada pemkab dari daerah lain yang telah berhasil mendirikan perguruan tinggi negeri (PTN) seperti Universitas Trunojoyo di Madura.
***
Kontribusi perguruan tinggi swasta (PTS) sebagai lembaga PT di Bojonegoro melalui pelaksanaan tridharma PT cukup besar. Misalnya, pada bidang pendidikan dan pengajaran, setiap PT telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, teknologi, serta keahlian pada bidang tertentu kepada mahasiswa dan alumninya. Sudah puluhan ribu alumni yang telah dihasilkan oleh PTS-PTS di Bojonegoro dan masih ada ribuan mahasiswa lagi yang sekarang masih kuliah. Para mahasiswa dan alumni tersebut sebagian besar adalah para karyawan di pemkab Bojonegoro serta masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Dengan demikian, andil PT di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM karyawan pemkab maupun masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya adalah cukup besar.

Demikian juga pada bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seminar-seminar baik yang dilakukan oleh para mahasiswa dan dosen telah mengarahkan tema penelitian dan pengabdiannya pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat lapisan bawah yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan mereka. Disamping itu, dengan adanya PT daerah, perputaran uang yang ada juga tidak akan seluruhnya lari ke ibukota propinsi karena sebagian warganya tetap kuliah di daerahnya. Melalui multiplier efek, tentu akan berdampak pada masyarakat luas.
***
Pemkab Bojonegoro yang menitikberatkan pada program P4K (pangan, pariwisata, prasarana, pendidikan,dan kesehatan) sebenarnya dapat memberikan peluang bagi keterlibatan PTS. Melalui salah satu program pendidikan, misalnya, minimal untuk pos/pasal 2P.0.11.2.10 Proyek Lomba Karya Ilmiah Remaja dengan dana Rp. 10.000.000,- yang pelaksananya adalah Dinas Pendidikan - sebenarnya dapat diserahkan pelaksanaannya pada PT di Bojonegoro, dan dengan pos/pasal 2P.0.11.3 Program bantuan pengembangan untuk sekolah-sekolah swasta sebenarnya dapat juga sebagian digunakan untuk membantu pengembangan PTS di Bojonegoro. Dan pos/pasal lainnya yang memungkinkan bagi keterlibatan PTS di daerah.

Pemkab Bojonegoro dapat juga menunjuk PT di daerah untuk ikut serta mendampingi sebagai konsultan beberapa program atau proyek yang ada, atau melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan penelitian. Dalam hal ini, Pemkab Bojonegoro seharusnya tidak meragukan lagi kemampuan PT di daerahnya karena dengan terakreditasinya program – program studi pada PTS di daerah berarti telah diakui keberadaan dan kemandiriannya dalam melaksanakan tridharma PT.

Bentuk kepedulian lain yang dapat dilakukan pemkab yaitu dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi tetapi kurang mampu.Dan lebih baik lagi jika dapat ditambahkan program atau proyek lainnya yang secara langsung diarahkan kepada PT, sehingga PTS-PTS yang bersangkutan dapat lebih meningkatkan lagi peran aktifnya dalam membantu upaya mencerdaskan dan memberdayakan kehidupan masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya.

Tentu amat disayangkan bahwa Bojonegoro sebagai peraih Widyakrama Utama karena dinilai peduli nasib guru dan berhasil menekan buta huruf ternyata belum dilengkapi dengan kepeduliaannya terhadap PT yang ada di Bojonegoro. Oleh karena itu, akan lebih sempurna kiranya apabila di masa datang pihak eksekutif dan legislatif dalam menyusun APBD juga memperhatikan PT. Semoga!

Penulis adalah dosen STIE Cendekia Bojonegoro.
Sumber: Radar Bojonegoro, Selasa 21 Mei 2002 halaman 22.